Surat Edaran Kemenag Terbaru Terkait Pemutihan Surat Izin / Tugas Belajar bagi PNS Kemenag

Sahabat Alfata,

Sekitar akhir bulan Juni yang lalu kami telah menginformasikan tentang Pemutihan Ijin Belajar bagi PNS yang berada di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan KMA Nomor 37 Tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016. Saat itu banyak diantara Sahabat Alfata yang masih meragukan tentang benar tidaknya KMA 37 / 2016 serta keabsahannya, karena melalui berbagai browsing sangat sulit untuk menemukan sumber resmi atas KMA dimaksud.

Terkait dengan hal ini, beberapa hari yang lalu Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah merilis Surat Edaran Nomor 7362/SI/Kp.01.1/10/2016 tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemutihan Tugas / Izin Belajar bagi PNS Kementerian Agama. Surat Edaran tersebut dimuat di web resmi Kementerian Agama dan secara jelas menyebutkan bahwa Edaran tersebut merupakan tindak-lanjut atas KMA Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana tertera pada preview yang kami sediakan di bawah ini :





Tata cara dan mekanisme pengajuan pemutihan serta persyaratan yang harus dilengkapi sudah dinyatakan secara jelas dalam surat edaran tersebut.

Bagi Anda yang membutuhkan filenya, Anda tinggal mendownload melalui link yang tersedia di bawah ini :

SE Sekjen Pemutihan Ijin Belajar bagi PNS Kemenag

KMA Nomor 37 Tahun 2016

Demikian informasi yang bisa kami bagikan tentang Surat Edaran Kemenag Terbaru Terkait Pemutihan Surat Izin / Tugas Belajar bagi PNS Kemenag. 

Semoga bermanfaat (alfata)

sumber : kemenag.go.id

Inilah Sumber Berita Sebenarnya tentang Resonansi Finansial

Sahabat Al Falah,

Dua hari semenjak reshufle kabinet, tiba-tiba beredar di jagad maya tentang (seolah-olah ada) program yang akan digulirkan oleh mendikbud yang baru; yakni Bapak Muhajir Effendy, yaitu program yang disebut "Resonansi Financial" sebagai pengganti program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru. 

Perlu diketahui bahwa "berita aneh" itu awalnya muncul di sebuah grup WA operator kabupaten/kota. Dan berita tersebut dituliskan sebagai bentuk guyonan antar operator sebagaimana kami kutipkan di bawah ini :

Anies Baswedan kini digantikan oleh Muhadjir Effendy. Pria kelahiran 29 Juli 1956 meraih gelar sarjana di IKIP Malang pada 1982.

Salah satu visi Muhajir adalah meniadakan program Sertifikasi bagi guru baik PNS maupun bukan PNS dikarenakan dianggap membuang-buang uang negara saja.

Pelatihan guru yang memakan banyak biaya dan tidak sinkron dengan hasil yang diharapkan rencananya dihapus mulai bulan Agustus tahun 2016 ini.

Ke depan guru tidak perlu pelatihan ataupun sertifikasi lagi, karena sudah diganti dengan program baru yang disebut RESONANSI FINANCIAL.

Siapapun yang berstatus guru akan langsung diberikan tunjangan cukup dengan melampirkan tanda bukti atau surat keterangan bahwasanya ia benar-benar seorang guru maka tanpa melewati proses pelatihan ini dan itu seperti sertifikasi ataupun UKG guru tersebut namun langsung mendapatkan tunjangan profesi secara otomatis dan berkala.

Luar biasa, inilah misi hebat dari mentri pendidikan baru kita. Semua guru tentu semakin berbahagia dan sukses dalam profesinya, semoga terwujud!! 

INILAH SALAH SATU CONTOH BERITA YANG MENGGEMBIRAKAN.

Tetapi entah kenapa, guyonan tersebut tiba-tiba muncul menjadi status seseorang di Facebook dan akhirnya kalimat yang berbunyi "INILAH CONTOH BERITA YANG MENGGEMBIRAKAN" menjadi sirna. Oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung-jawab, berita ini dipublish di sebuah web dan tidak lama kemudian sudah menjadi viral berita di "blog-blog tidak jelas". Dan sebagian penulis blog menggabungkan guyonan tadi dengan sambutan pertama Prof. Muhajir Effendy sebagai mendikbud, sehingga seolah-olah program RESONANSI FINANCIAL itu merupakan programnya mendikbud yang baru (Silahkan cermati gambar yang ditandai dengan lingkaran merah)

Bapak/Ibu, Yang perlu saya ingatkan adalah tujuan dari pemilik blog memuat berita HOAX semacam ini memang semata-mata agar banyak netizen yang menyebarkan (share) dan membaca, karena SEMAKIN TERSEBAR, SEMAKIN BANYAK YANG NGEKLIK DAN MEMBACA BLOGNYA, SEMAKIN BESAR PELUANG MENDAPATKAN DOLLAR DARI ADSENSE.

Yang perlu diketahui, dalam dunia internet business, ada pengiklan yang akan membayar bloger berdasarkan PAY TO READ (dibayar berdasarkan banyaknya orang yang membaca), PaY TO CLICK (dibayar berdasarkan banyaknya orang yang nge-klik iklannya), dan banyak lagi yang sejenis itu.

Artinya, jika bapak/ibu sengaja, dengan motivasi apapun, ikut menyebarkan link-link blog/web yang memuat berita hoax semacam ini, maka dengan sendirinya bapak/ibu telah MENJADI RELAWAN BAGI SI BLOGER DALAM MENGUMPULKAN DOLARNYA.

Bapak/Ibu yang bekerja dan menghabiskan waktu dan kuota, dia yang mendapat bayaran.........

Bagaimana Bapak/Ibu ? Mau selalu "dikibulin" seperti itu ?

diolah dari berbagai sumber

Tentang Kurikulum Nasional dan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016

Sahabat Alfata,

Kurikulum Nasional merupakan sebuah wacana yang sempat bergulir pada saat Kurikulum 2013 mengalami proses revisi dan perubahan. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya penerapan Kurikulum 2013 ini banyak hal dan Faktor yang bisa dikatakan menjadi permasalahan sehingga Kurikulum ini tidak serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hanya Beberapa sekolah yang ditunjuk langsung dan menjadi percobaan penerapan kurikulum ini.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, proses revisi Kurikulum 2013 (K-13) sebenarnya telah dilakukan sejak bulan Januari 2015 hingga akhir bulan Oktober 2015. Revisi kurikulum 2013 (K-13) dan konsekuensi perubahannya dilakukan berdasarkan berbagai masukan dari publik, para ahli dan para pegiat serta pemerhati pendidikan sehingga ada perbaikan pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) baik format maupun isinya. 

Menurut Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puskurbuk Kemendikbud), Supriyatno mengatakan bahwa secara konten tidak ada yang salah dalam buku Kurikulum 2013. Kesalahan terdapat pada urutan, terutama buku tematik yang merupakan integrasi dari berbagai mata pelajaran. “Jadi yang berubah adalah urutannya, sehingga otomatis akan berubah semuanya. Misalnya untuk pelajaran di kelas 8 sebelumnya teori pitagoras diajarkan pada semester 1, di buku edisi revisi ini diajarkan di semester 2, urutan penyajian disesuaikan dengan kompetensi dasarnya,” katanya.

Ia menjelaskan, buku pelajaran K-13 disesuaikan dengan kompetensi dasar yang dituntut sehingga harus direvisi. Dari perubahan itu, buku yang sudah beredar di masyarakat secara konten masih tetap dapat dipakai, sehingga yang berubah dari buku K-13 itu adalah penyajiannya saja.

Kemudian, secara fisik buku K-13 yang lama itu tidak mencantumkan informasi tentang penulis, penelaah dan editornya. Pada edisi revisi ini informasi mengenai penulis, penelaah dan editor sudah dicantumkan secara detil. Hal itu memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan berkomunikasi dengan unsur-unsur penerbitan buku, serta bisa menyampaikan langsung ke penulis atau melalui portal/laman yang sedang disiapkan, sehingga ada keterlibatan publik untuk mengontrol kualitas buku tersebut.

Supriyatno juga menambahkan, buku pelajaran K-13 ini berbasiskan kurikulum, bukan berbasis keilmuan. “Sebetulnya perubahan itu terjadi pada urutan, bukan karena salah materinya, tetapi pada urutan penyajian di dalam buku, lebih ke arah itu. Kemudian juga adanya kompetensi dasar yang lebih operasional, sehingga menuntut buku pelajaran K-13 perlu diperbaiki,” tuturnya.

Proses penyusunan revisi buku K-13, katanya, dimulai dari penulis, lalu di telaah lagi. Hasil telaah kemudian diperbaiki kembali oleh penulis, kemudian diatur dan diedit bahasa dan penyajiannya oleh editor, kemudian hasilnya diperbaiki di bagian setting, lalu dibuatkan dummy-nya untuk diuji tingkat keterbacaannya oleh guru (teacher review) di sekolah apakah cukup dipahami. Kemudian bila ada perbaikan akan di-setting kembali.  Tahap final dilanjutkan dengan pembuatan naskah siap cetak  (camera ready copy).

“Buku pelajaran untuk kelas 1 sampai kelas 12 berjumlah 300 judul, sedangkan kelas 1, 4, 7 dan 10 berjumlah 100 judul termasuk buku agama, untuk buku pelajaran semester 2 akan disiapkan Januari mendatang,” kata Supriyatno.

“Saat ini kami sedang melakukan setting/layout buku pelajaran kurikulum 2013 (K-13) edisi revisi, diharapkan pada tahun ajaran baru bulan Juli nanti dapat dipakai buku edisi revisi ini, yang akan dipakai bulan Juli itu adalah kelas 1, 4 ,7 dan 10.” kata Supriyatno.

Perbaikan Kurikulum 2013 edisi 2016 ini dengan diawali adanya Diklat Kurikulum yang dilaksanakan menjelang berakhirnya semester genap tahun pelajaran 2015/2016 kemarin; di mana dalam pelaksanaannya peserta pelatihan ini dipilih dari guru-guru Kemendikbud yang dalam pelaksanaan UKG (Uji Kompetensi Guru) memperoleh hasil yang memuaskan. Sedangkan untuk guru-guru madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag, sampai saat ini belum ada kebijakan yang diterbitkan terkait dengan Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 ini. Jadi dapat dikatakan bahwa bagi madrasah yang telah ditunjuk dan atau memilih untuk memakai Kurikulum 2013, masih mengacu dan berpedoman pada kebijakan lama.

Kurikulum Nasional ataukah tetap Kurikulum 2013 ???

Banyak rekan guru yang penasaran dan mempertanyakan tentang nama kurikulum yang akan digunakan setelah adanya proses revisi ini, apakah namanya akan diganti dengan Kurikulum Nasional sebagaimana yang telah sempat bergulir selama ini ataukah tetap memakai nama Kurikulum 2013. 

Berdasarkan penggalian dan penelusuran yang telah kami lakukan, khususnya dari mereka yang telah mengikuti Diklat Kurikulum, kami peroleh informasi yang merupakan poin penting Perubahan Kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2016 ini; diantaranya adalah :

1. Nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, melainkan tetap memakai nama Kurikulum 2013 Edisi revisi yang berlaku secara Nasional.
2. Penilaian sikap Kompetensi Inti (KI 1 & KI 2) sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran kecuali mapel agama dan PPKn; namun demikian Kompetensi Inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP.
3. Jika ada 2 nilai praktek dalam 1 KD (Kompetensi Dasar), maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Penghitungan nilai ketrampilan dalam 1 KD dijumlahkan (praktek, produk, portofolio) dan diambil nilai rata-rata. untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. 
4. Pendekatan scientific 5M bukan lah satu-satunya metode saat mengajar dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan.
5. Silabus kurtilas edisi revisi lebih ramping hanya 3 kolom yaitu KD, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran
6. Perubahan terminologi Ulangan Harian menjadi Penilaian Harian, UAS menjadi Penilaian Akhir Semester untuk semester ganjil dan Penilaian Akhir Tahun untuk semester genap. Sedangkan untuk Ulangan Tengah Semester (UTS) sudah tidak ada lagi dan langsung ke Penilaian Akhir Semester atau Penilaian Akhir Tahun. 
7. Dalam RPP, tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian (jika ada).
8. Skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. 
9. Remedial diberikan untuk yang memperoleh hasil / nilai kurang, namun sebelumnya siswa harus diberikan pembelajaran ulang. Nilai Remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil.

(Diolah dari berbagai sumber).

Demikian informasi yang bisa kami bagikan Tentang Kurikulum Nasional dan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 beserta poin penting terkait perubahan dan perbaikannya. 

Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa mendapatkan pencerahan dan menjadikan gambaran mengenai Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 ini.

Terima kasih dan salam jabat erat.

Materi Sosialisasi Terkait Revisi Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN Madrasah 2015/2016 Update 1 Juli 2016

Sahabat Alfata

Ijazah adalah merupakan surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan  ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian. Sedangkan SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Ijazah untuk peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada mereka yang telah mengikuti Ujian Madrasah dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), Ijazah diberikan kepeda peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Sedangkan SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah sebelumnya telah mengeluarkan Keputusan Nomor 636 Tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN sebagai acuan dan petunjuk dalam pengelolaannya di madrasah. 

Dalam perkembangan selanjutnya, juknis ini akhirnya direvisi lagi; yakni dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2060 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2015/2016. Keputusan ditetapkan tanggal 10 April 2016.

Bagi Anda yang membutuhkan file terkait Juknis Terbaru tentang Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah Madrasah edisi revisi ini, silahkan download filenya pada tautan yang kami sediakan di bawah ini.


Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2060 Tahun 2016

Lampiran Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2060 Tahun 2016

Contoh Lengkap Penulisan Ijazah dan SKHUAMBN

Materi Sosialisasi Penulisan Ijazah Jenjang MA (Update 1 Juli 2016)

Materi Sosialisasi Penulisan Ijazah Jenjang MI dan MTs (Update 1 Juli 2016)


Demikian informasi yang bisa kami bagikan tentang Materi Sosialisasi terkait Revisi Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN Madrasah 2015/2016 Update 1 Juli 2016. Semoga bermanfaat

Resume Akhir Juni 2016 dan Penutupan Beberapa Akses Simpatika untuk Semester 2 Tahun 2015/2016

Sahabat Alfata,

Malam hari ini, yakni tanggal 30 Juni 2016 pukul 23.59 WIB merupakan deadline yang diberikan oleh Simpatika terkait dengan beberapa entri data PTK RA dan Madrasah untuk Semester 2 (Genap) Tahun Pelajaran 2015/2016. Sehubungan dengan hal ini, perkenankan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua beberapa poin penting tentang hal-hal yang mestinya sudah dilaksanakan oleh masing-masing guru RA dan Madrasah hingga batas waktu yang telah diberikan; yakni hingga tanggal 30 Juni 2016 ini.

Adapun resume penting Simpatika sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. 30 juni 2016 adalah merupakan batas akhir pengaktifan PTK semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. PTK akan dikatakan aktif jika sudah melakukan klik pada menu Keaktifan dan sudah mencetak kartu digital NUPTK semester genap ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan hal ini bagi seorang guru sangat mudah, yakni tinggal buka akun lalu klik aktifkan. Untuk seorang Kepala Madrasah prosesnya harus mengajukan keaktifan kolektif (S25) terlebih dulu serta ajuan tersebut harus disetujui oleh admin kabupaten/kota sebelum bisa melakukan klik menu aktifkan diri serta mencetak Kartu NUPTK. Sedangkan bagi seorang pengawas madrasah bisa mengaktifkan diri setelah semua madrasah binaannya sudah mengajukan keaktifan kolektif dan kepalanya sdh aktif terlebih dahulu. Terkait dengan pengaktifan ini merupakan point yang sangat penting karena hal ini merupakan record (rekaman) bukti pelaksanaan tugas guru yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap hak-hak dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan kewajiban yang sudah dilaksanakan.
2. 30 juni 2016 adalah merupakan batas akhir periodisasi verval NRG dan verval inpassing untuk semester ini bagi guru dan pengawas RA dan Madrasah. Namun dikarenakan ada beberapa jenis kode mata pelajaran yang tidak ditemukan dalam sistem, maka untuk kode mapel yang tidak ada dan atau tidak ditemukan di simpatika saat ini, hal itu dikarenakan adanya perbedaan kode mapel antara kemenag dan kemdikbud. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, terkait dengan adanya perbedaan ini saat ini masih dalam tahap koordinasi antar instansi terkait sehingga nantinya akan ada kebijakan baru yang mengaturnya. Bagi rekan guru yang verval NRG-nya ditolak oleh Admin Kanwil dan sampai saat ini mengalami masalah Kode Mapel tidak ditemukan saat mengajukan verval ulang, maka diminta untuk mengulang verval di semester yang akan datang setelah adanya ketentuan dan kebijakan terbaru.
3. 30 juni 2016 adalah merupakan batas akhir pengiriman verval NRG guru kepada admin kabupaten, namun BUKAN batas waktu akhir persetujuan NRG. Hal ini dikarenakan proses verval di tingkat admin kabupaten dan kanwil diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2016. Jadi bagi PTK yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ini belum memperoleh persetujuan dari admin kanwil, diharapkan untuk bersabar dan  jangan merasa galau. Ditunggu saja prosesnya sampai dengan akhir Juli 2016.
4. 30 juni 2016 adalah merupakan batas akhir pengiriman SKMT dan penilaian SKMT serta pengantar SKBK semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa SKBK di semester ini masih dalam taraf uji coba dan belum diberlakukan secara resmi. Untuk itu bagi mereka yang sudah mengajukan dan mendapatkan SKBK tidak perlu untuk meminta tandatangan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Simpan saja SKBK tersebut sebagai arsip. Print out SKBK dan penanda-tanganan oleh Kakankemenag Kabupaten/Kota akan diberlakukan mulai semester depan dengan mekanisme yang akan diatur kemudian.
5. 30 juni 2016 BUKAN merupakan batas akhir utk transaksi-transaksi Simpatika yang sifatnya rutin. Seperti edit data, mutasi, tugas tambahan guru, pengangkatan kepala, penonaktifan ptk, pendaftaran ptk baru, dll. Terhadap verval ajuan transaksi tersebut bisa dilayani oleh admin Kabupaten tanpa adanya batasan waktu.

Dari pemaparan poin-poin penting sebagaimana resume di atas, maka sesuai jadwal, pada dini hari ini mulai tanggal 1 Juli 2016 pukul 00.00 WIB, ada beberapa modul di SIMPATIKA yang telah secara resmi ditutup; diantaranya adalah :

1. Ajuan Verval NRG di login Guru.
2. Ajuan VerVal Inpassing di login Guru
3. Isian Jadwal Kelas di login Kamad atau Admin Madrasah. 
4. Keaktifan PTK periode semester 2 (genap) Tahun Pelajaran 2015/2016.

Adapun proses persetujuan ajuan verval NRG dan Inpassing serta login di tingkat Admin Kemenag Kab/Kota dan Admin Kanwil Kemenag Provinsi tetap dibuka hingga 31 Juli 2016 untuk memproses antrian serta ajuan-ajuan yang telah diserahkan sebelum tanggal 1 Juli 2016. Selanjutnya modul VerVal NRG, Inpassing dan Isian Jadwal Kelas periode semester 1 (satu) TP. 2016/2017 akan dibuka kembali mulai 1 Agustus 2016 hingga 31 Desember 2016

Demikian Resume Akhir Juni 2016 dan Penutupan Beberapa Akses Simpatika untuk Semester 2 Tahun 2015/2016. Semoga bermanfaat

Pemutihan Surat Izin atau Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama

Sahabat Alfata,

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di bawah naungan Kementerian Agama harus didasarkan pada KMA Nomor 175 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama serta Surat Edaran Sekjen Kemenag RI No. SJ/B.II/Kp.02.3/2850/2013 tentang Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama.

Dengan beberapa pertimbangan bahwa : 

1. Demikian banyaknya jumlah PNS serta Satuan Kerja yang berada di lingkungan Kementerian Agama serta jangkauannya yang sangat luas, terkadang mengakibatkan pengurusan Tugas ataupun Izin Belajar menemukan kesulitan teknis. 
2. Di samping itu, jenis Program Studi pada perguruan tinggi yang linier dengan kebutuhan PNS Kemenag belum merata, sehingga PNS Kemenag melanjutkan studi dengan jarak tempuh yang melebihi ketentuan yang berlaku 
3. Banyak pula PNS Kemenag yang sudah menyelesaikan studi pada jenjang yang lebih tinggi akan tetapi tidak memiliki Surat Izin atau Tugas Belajar sehingga ijazah yang telah diperolehnya tidak bisa disesuaikan

Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 11 Pebruari 2016 telah mengeluarkan KMA Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Dalam KMA ini disebutkan bahwa Pemutihan Ini hanya diberikan kepada PNS Kemenag dengan kriteria tidak terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian negara dan diberikan bagi PNS yang tidak melanggar disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan yang tertulis dalam KMA tersebut di atas, Pemutihan Surat Izin atau Tugas Belajar diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Untuk lebih jelasnya, regulasi yang mengatur tentang Pemberian Ijin Belajar bagi PNS yang berada di lingkungan Kementerian Agama serta KMA tentang Pemutihan Surat Izin atau Tugas Belajar, tersebut, silahkan unduh pada tautan yang sudah kami sediakan di bawah ini !

Regulasi yang mengatur tentang Pemberian Ijin Belajar bagi PNS yang berada di lingkungan Kementerian Agama

Pemutihan Ijin Belajar bagi PNS yang berada di lingkungan Kementerian Agama

Demikian informasi tentang Pemutihan Surat Izin atau Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama. Semoga bermanfaat !!!

Konversi Guru Mata Pelajaran ke Guru Kelas MI

Sahabat Alfata,

Di penghujung semester genap 2015/2016 ini dan sekaligus menuju 10 hari terakhir di bulan suci Ramadlan ini, kami persembahkan sebuah berita gembira; khususnya untuk rekan guru MI yang mapel sertifikasinya sampai saat ini masih belum diakui JJM-nya.

Adapun berita gembira yang kami maksudkan di sini adalah bahwa tertanggal 22 Juni 2016 kemarin, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan melalui KMA Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah.

Dengan terbitnya KMA ini, maka guru MI yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mapel (dalam hal ini mapel yang tidak diakui jam mengajarnya di satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah), diberi kewenangan untuk mengajar sebagai Guru Kelas di MI dan berhak untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selengkapnya silahkan dilihat pada gambar yang kami sediakan dibawah ini :

Guru MI yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mapel (dalam hal ini mapel yang tidak diakui jam mengajarnya di satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah) yang sekian lamanya nasibnya terkatung-katung dan tertunda pembayarannya, maka melalui konversi ke guru kelas MI ini insya Allah dapat bernafas lega serta akan segera menerima pembayaran Tunjangan Profesi mulai tahun anggaran 2015.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait Konversi Guru Mata Pelajaran ke Guru Kelas MI. Semoga bermanfaat

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Upaya Menuju Standar Nasional Pendidikan yang Berkualitas

Sahabat Alfata,

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita tercinta ini memiliki wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing wilayah mempunyai latar-belakang yang berbeda-beda; baik dari segi sosial-budaya, ekomonmi, demografi, adat-istiadat serta kemudahan dalam mengakses kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi. Beberapa faktor yang telah disebutkan tadi tentunya akan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi sebuah lembaga pendidikan di suatu daerah atau wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan dalam merumuskan dan atau menentukan visi dan misi serta tujuan pendidikan yang akan dicapai serta program-program yang akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini pada akhirnya akan menentukan kualitas lulusan yang berbeda antar suatu daerah tertentu dengan daerah lainnya yang memiliki kemudahan serta sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam mengakses teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat akhir-akhir ini.

Sehubungan dengan hal ini, agar program pendidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang ada di berbagai wilayah negara kita ini memiliki kualitas lulusan (out-put) yang tidak jauh berbeda, maka diperlukan adanya sebuah sistem yang bisa menjamin mutu pendidikan sehingga sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan agar siswa yang telah lulus dari sekolah di pedalaman sekalipun akan memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan sekolah yang ada di perkotaan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)

Secara garis besar, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah merupakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Adapun yang dimaksud dengan Kegiatan sistemik dan terpadu adalah terdapatnya mekanisme yang jelas dalam memperbaiki mutu pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Tujuan akhir dari program penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

Sedangkan tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi :

1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan;
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
3. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan;
5. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan  yang dikembangkan adalah:

1. pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun;
2. pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan
3. pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:

1. keberlanjutan;
2. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;
3. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;
4. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yangeminimal mungkin;
5. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) harus ada karena :

• Mutu pendidikan bervariasi antar sekolah/madrasah dan antar daerah;
• Setiap siswa berhak layanan pendidikan bermutu;
• Perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan; dan
• Mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM rendah.

SPMP terdiri 4 komponen, yakni : penggunaan standar pendidikan, pemetaan mutu, analisis data mutu, dan perbaikan mutu berkelanjutan.

Info selanjutnya tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ini bisa diunduh melalui tautan di bawah ini :

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan dasar bagi sekolah/madrasah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu

Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Info selanjutnya tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terbaru, silahkan download melalui tautan di bawah ini :

PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Terbaru

Download Format Identifikasi Pencapaian Indikator SPM-SNP untuk SD/MI 

Download Format Identifikasi Pencapaian Indikator SPM-SNP untuk SMP/MTs 

Demikian informasi yang bisa kami bagikan terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Upaya Menuju Standar Nasional Pendidikan yang Berkualitas. Semoga bermanfaat.

Mengintip Kehebatan Sistem Pendidikan di Jepang

Jepang merupakan salah satu maestro di bidang pendidikan, keilmuwan, dan teknologi. Semua orang tentu akan mengakui hal itu. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih sistem pengajaran dan pendidikan di Jepang itu ??. Sebagai orang tua, sudah barang tentu Anda pasti tertarik untuk mengetahuinya. Maklumlah, setiap orang tua yang memiliki anak, tentunya berkeinginan agar anaknya kelak menjadi anak yang hebat. Begitupun juga dengan para pendidik serta pemerhati dunia pendidikan, tentunya juga sangat berkepentingan agar anak didik sebagai generasi penerus bangsa menjadi generasi yang lebih hebat daripada generasi yang ada sekarang ini. 

Berkaitan dengan hal ini, di sini akan kami sajikan artikel dari Musthafa Jumah, peminat kajian sejarah dan pendidikan, yang dibuat dalam bahasa Arab; di mana artikel ini berisi tentang kehebatan sistem pendidikan di Jepang yang patut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan serta referensi dalam mengembangkan sistem pendidikan di lembaga tempat mengabdi. Disini akan disajikan bagian terpenting dan inti artikel itu bagi Anda.

Jikalau ada yang bertanya tentang perkalian 21×13 berapakah hasilnya? Saya yakin Anda atau anak didik Anda akan mampu menjawabnya dalam semenit atau kurang. Namun jikalau ditanya berapakah hasil 123 dibagi 321 ?? Pasti Anda butuh waktu lebih dari semenit untuk bisa menjawabnya dengan benar. Namun, tahukah Anda, bahwa anak-anak Jepang mampu menjawab pertanyaan tersebut hanya dalam hitungan detik saja. Usia mereka belum mencapai 5 tahun. Mereka belajar huruf bukan dengan hafalan, namun dengan gambar dan permainan.

Kenapa itu Bisa Terjadi?

Ini berpangkal dari metode pengajaran negara tersebut yang berpegang dengan kwalitas, bukan kwantitas. Disini, kami akan memaparkan sebuah contoh bagaimana hal tersebut terjadi di jam matematika di Jepang. Inilah sejumlah info dan pengetahuan mengenai pengajaran di Jepang dan sekolah-sekolahnya:

Jam pelajaran dimulai dengan salam ala Jepang yang biasanya dilakukan kepada sang Guru, yang kemudian diikuti dengan pertanyaan seputar cara penyelesaian (rumus) yang sebelumnya sudah dituliskan di papan tulis. Pada hari ini para siswa belajar bagaimana menyelesaikan perkalian yang terdiri dari beberapa pecahan.

Siswa pertama menyelesaikan soal yang diberikan dan mengangkat tangannya. Kemudian guru menghampirinya untuk melihat bagaimana ia menyelesaikan soal yang diberikan. Guru tersebut membuat lingkaran di kertasnya, yang berarti jawabannya benar. Siswa tadi berdiri dan menjauh dari tempat duduknya. Kemudian ada siswa lainnya yang sudah menyelesaikan soal yang diberikan gurunya. Hanya saja, kali ini siswa yang pertama tadi memainkan perannya, yaitu peran sebagai guru untuk memeriksa jawaban temannya.

Di samping itu, Matematika juga dianggap sebagai bagian dari bahasa. Hal ini berarti bahwa ketika seorang anak didik diberikan kepercayaan untuk berperan sebagai guru yang memeriksa jawaban teman--temannya, maka sang anak didik tersebut akan berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dia pahami kepada rekan-rekannya sesuai dengan bahasa yang ia kuasai serta teman-temannya juga akan lebih mudah mencerna. Dengan demikian pemahaman tersebut akan mudah terpatri dalam ingatan mereka. Orang-orang Jepang mengatakan bahwa : "Jikalau Anda mengajarkan orang lain apa yang sudah Anda pelajari, maka Anda akan mengingat apa yang Anda ajarkan 90% nya."

Jikalau para Guru berdiri di hadapan papan tulis hanya sekadar untuk menunaikan kewajiban mereka, pastinya tidak ada telinga yang akan mendengarkannya. Para siswa hanya akan mendapatkan sedikit saja. Oleh karena itu, positif memang jikalau Anda membuat mereka saling berpacu dalam menyelesaikan persoalan, kemudian sebagiannya berusaha untuk mengajarkan kepada sebagian lainnya. Hal yang paling penting adalah Anda memberikan mereka sedikit waktu untuk relaks, dan Anda harus membuat mereka termotivasi dan rajin sepanjang waktu.

Berkaitan dengan Bahasa.

Di seluruh dunia, biasanya anak-anak belajar antara 26-33 huruf. Apakah Anda tahu berapa banyak huruf yang dibutuhkan oleh orang-orang Jepang agar mereka bisa membaca dan menulis? Tentunya, lebih dari 26 huruf. Para penanggungjawab pendidikan paham betapa sulit membantu anak-anak mereka untuk mempelajari semua huruf itu, serta betapa sulitnya untuk menggunakannya dalam bahasa tulisan dan lisan. Bagaimanapun, dengan kemampuan yang hebat dalam hal pengajaran, ketika mereka lulus dari sekolah dasar, mereka sudah menjadi anak-anak yang paham dengan huruf Jepang (Kanji 1006).

Ketika mereka mencapai usia 15 tahun, yaitu ketika selesai dari pendidikan wajib, mereka akan mengetahui 1130 huruf tambahan lainnya. Bagi orang-orang Jepang, Katakana dan Hiragana adalah kumpulan tulisan audio. Keduanya adalah Kanji. Selain itu, setiap kumpulan tadi memiliki 46 huruf sebagai potongan-potongan lafal yang terikat dengan titik-titik tertentu, yang digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan suara aslinya. Huruf-huruf itu dianggap cukup untuk mengungkapkan semua suara dalam Bahasa Jepang kontemporer.

Apa yang Membuat Sistem Pendidikan Jepang Begitu Istimewa?

Sistem pendidikan, bagi Jepang, dianggap sebagai sebagai kehormatan Nasional bagi negara tersebut, yang dianggap sebagai metode peradaban yang membantu para siswa Jepang untuk berprestasi menghadapi rival mereka dari semua penjuru dunia. Sistem pendidikan Jepang terdiri dari:

• 6 Tahun di Sekolah Dasar
• 3 Tahun di Sekolah Menengah Pertama
• 3 Tahun di Sekolah Menengah Atas
• 4 Tahun di Universitas

Masa pendidikan wajib itu (The gimukyoiku) selama 9 tahun; 6 tahun di sekolah dasar (shougakkou), dan 3 tahun di sekolah menengah pertama (chuugakkou). Sesuai dengan sistem pendidikan mereka yang bagus sekali, semua mendapatkan di pendidikan wajib, dan tidak ada satupun warganya yang buta huruf (0%). Walaupun Sekolah Menengah Atas (koukou) tidak wajib, akan tetapi tingkat pendaftaran di sekolah Menengah Atas tetap mencapai 96% di wilayah pedesaan, dan 100% di wilayah perkotaan.

Bagaimana Proses Pendidikan Sekolah-Sekolah di Jepang?

Sebagian besar sekolah-sekolah di Jepang menggunakan sistem 3 tahun, yang dimulai tahun ajaran baru di awal setiap bulan April. Selain tahun-tahun pertama di Sekolah Dasar, sekolah Menengah belajar setiap harinya dalam seminggu selama 6 jam, yang bisa dianggap sebagai salah satu masa belajar paling lama di dunia.

Setelah selesai sekolah, anak-anak wajib mengerjakan Tugas Rumah lainnya untuk mengisi waktu mereka. Liburan musim panas berlangsung selama 6 minggu, kemudian 2 minggu untuk liburan musim dingin dan musim semi. Selama liburan, ada sejumlah Tugas Rumah yang harus diselesaikan.

Setiap tahapan umur, ada kelas tertentu yang anak-anak diajarkan untuk semua materi, selain latihan-latihan praktis. Di sekolah Dasar, sebagian besar waktu digunakan oleh Guru untuk mengajarkan semua materi di semua kelas. Biasanya, jumlah siswa di setiap kelasnya tidak lebih dari 40 orang. Namun, setelah jumlah penduduk semakin banyak, jumlah siswa setiap kelasnya sekarang menjadi 50 siswa.

Apa yang Dipelajari Anak-Anak di Sekolah-Sekolah Jepang?

Para siswa belajar sejumlah materi yang mencakup Bahasa Jepang, Matematika, ilmu dan studi sosial, musik, industri, ilmu-ilmu tubuh dan ekonomi rumahan (seperti memasak dan menjahit). Sebagian besar sekolah sudah mulai mengajar bahasa Inggris di sekolah Dasar. Teknologi Informasi sudah menjadi perkara penting untuk kemajuan pengajaran. Sebagian besar sekolah memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet.

Para siswa belajar seni-seni Jepang juga, seperti Haiku (seni menulis) dan Shodo, yang mengharuskan pencelupan kuas ke dalam tinta dan menggunakannya untuk menulis Kanji, kemudian juga Kana dengan bentuk seni.

Haiku dianggap sebagai salah satu syair yang sudah berkembang di Jepang semenjak 400 tahun, yang memiliki 17 potongan lafadz untuk setiap bait syairnya, yang membentuk 3 satuan syair, yaitu 5, 7, 5 potongan lafal. Ia menggunakan berbagai bentuk ungkapan sederhana untuk mengungkapkan perasaan terdalam pembaca.

Info-Info Seputar Pendidikan di Jepang

1. Sebagian besar sekolah Menengah di Jepang meminta para siswanya untuk memakai pakai seragam (Seifuku)
2. Di sekolah dasar dan sekolah menengah umum pertama, diberikan sejumlah menu pokok (kyuushoku) yang dikonsumsi di kelas. Dengan metode ini, para siswa dan guru mendapatkan moment terbaik untuk saling memperkuat hubungan diantara mereka, yaitu ketika makan.
3. Para siswa tidak lari meninggalkan jam-jam pelajaran di Jepang, dan mereka tidak telat sampai di sekolah.
4. Para siswa di Jepang merasa benar-benar bahagia (85% di antara mereka)
5. 91% diantara para siswa sama sekali tidak cuek dengan yang dijelaskan guru mereka.
6. Para Guru sama sekali tidak perlu menunggu lama agar para siswa siap menerima pelajaran.
7. Para siswa menghabiskan sekitar 235 menit setiap minggunya untuk jam matematika, dan mereka menghabiskan sedikit waktu saja untuk bahasa dan ilmu lainnya.
8. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak dianggap sebagai sesuatu yang paling penting di Jepang. Penelitian mendapati bahwa para siswa yang mengikuti pelajaran di Taman Kanak-Kanak cenderung mampu memberikan sesuatu yang lebih baik di usia 15 tahun dibandingkan dengan teman-teman mereka. Tidak mengherankan jikalau 99 % dari anak-anak Jepang ikut belajar di Taman Kanak-Kanak.

sumber : Musthafa Jumah, peminat kajian sejarah dan pendidikan

Juknis Subsidi Tunjangan Fungsional GBPNS RA dan Madrasah Tahun 2016

Juknis Subsidi Tunjangan Fungsional GBPNS RA dan Madrasah Tahun 2016

Sahabat alfata

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan Guru RA dan Madrasah; khususnya bagi Guru Bukan PNS adalah dengan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) atau lebih akrab kita kenal dengan istilah Tunjangan Fungsional (TF). Setiap tahunnya program ini selalu berjalan  dan sebagaimana tahun-tahun yang lalu, di tahun 2016 ini Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil juga tetap akan menerima tunjangan fungsional tersebut. Untuk menunjang pelaksanaan STF-GBPNS pada tahun 2016, baru-baru ini Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1029 Tahun 2016 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA dan Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS). 

Adapun Guru RA dan Madrasah yang berhak menerima STF-GBPNS Tahun 2016 ini adalah Guru dengan kriteria/persyaratan sebagai berikut : 

1. Umum 

• Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah; 
• Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain 

2. Khusus 

• Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA dan terdaftar di program SIMPATIKA; 
• Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan / atau NPK (Nomor PTK Kemenag); 
• Berstatus sebagai Guru Tetap pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama (negeri dan swasta). Pengertian Guru Tetap adalah jika yang bersangkutan bertugas pada RA/Madrasah swasta, maka SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan. Jika yang bersangkutan bertugas pada RA/Madrasah Negeri, maka SK Pengangkatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan; 
• Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima bantuan tunjangan profesi atau bantuan tunjangan khusus tetap dapat menjadi penerima tunjangan fungsional ini jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini dan dananya tersedia. 

Untuk lebih jelas dan selengkapnya mengenai Juknis Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2016, silahkan unduh pada tautan dibawah ini : 

JUKNIS STF-GBPNS RA DAN MADRASAH TAHUN 2016

Adapun Nominal STF-GBPNS tahun 2016 ini adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang per-bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2016), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jumlah tersebut diatas diberikan kepada Guru secara penuh dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian info mengenai Juknis Subsidi Tunjangan Fungsional GBPNS RA dan Madrasah Tahun 2016, semoga ada manfaatnya

Informasi Terbaru Terkait Simpatika Per 25 Mei 2016

Hot News Simpatika di Akhir Mei 2016

Sahabat Alfata

Perlu kami informasikan sebelumnya, bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Mei 2016 kemarin, bertempat di Bekasi, telah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan Pendataan Emis dan Simpatika.  Berikut ini kami bagikan "bocoran" info yang kami peroleh dari salah satu peserta sosialisasi tersebut di atas.

Perihal Sertifikasi Guru dan NRG

1. Bahwa Kemenag Pusat telah memiliki daftar longlist peserta sergur 2016, hanya saja karena belum ada Surat Keputusan mengenai LPTK pelaksana sergur 2016, maka data tersebut sementara disimpan dulu. Pada saatnya nanti, data tersebut akan disinkronkan dengan AP2SG. 
2. Sergur 2016 tetap menggunakan pola PLPG dengan prioritas Guru PNS yang belum tersertifikasi; jika masih ada kuota baru Guru Non-PNS.
3. Verval NRG yang sampai saat ini masih bermasalah, mulai bulan Juni 2016 ini akan mulai diselesaikan; diharapkan mulai semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 yang akan datang, masalah linieritas yang berasal dari verval NRG ini sudah tidak muncul lagi.
4. Jika terdapat guru-guru lulusan kampus yang melaksanakan PPG pada tahun-tahun sebelumnya, maka sertifikatnya berbeda. Jika bisa dientry pada verval NRG, maka silahkan di-entri melalui akun PTK yang bersangkutan.

Perihal Efektifitas Simpatika

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Pendidikan Islam nomor : 373.A/Dj.I/Dt.I.I/2/HM.01/03/2016 tanggal 11 Maret 2016 disebutkan bahwa efektifitas pencairan tunjangan melalui SIMPATIKA dengan fitur SKMT/SKBK-nya akan mulai diberlakukan mulai semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 dan bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Semester Genap TP.2015/2016 adalah “sarana latihan” untuk semester selanjutnya. (proses akhir adalah S25 serta SKMT/SKBK)
3. Batas akhir verval Simpatika semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu 30 Juni 2016.
4. Agenda Verval NPSN, adalah langkah awal dari sinkronisasi antara SIMPATIKA – EMIS
5. Kemenag tidak akan menerbitkan NPK untuk Guru PAI, karena Guru PAI Satminkalnya berada di bawah naungan Kemdikbud.

Perihal Inpassing GBPNS

1. Terkait dengan Inpassing Guru Non PNS, admin SIMPATIKA hanya melakukan verifikasi dan menvalidasi guru non PNS yang sudah memperoleh SK. Untuk itu entri data yang dilakukan oleh PTK dalam menu verval inpassing agar disesuaikan dengan SK Fisik yang ada.
2. Inpassing akan dicairkan bagi pemilik SK Inpassing yang telah diaudit BPKP. dan akan dibayarkan sesuai golongan, tanpa melihat usia kerja.
3. Tidak akan ada revisi SK Inpassing.

Perihal Kepala Madrasah 

1. Regulasi yang digunakan sebagai rujukan mengenai Kepala Madrasah PNS di sekolah swasta sampai saat ini adalah : KMA no.492 tahun 2003, KMA no.493 tahun 2003 dan PMA no.29 tahun 2014. Saat ini sedang menanti aturan baru agar dapat diakui tambahan jam mengajarnya pada aplikasi SIMPATIKA.
2. Guru PNS DPK di sekolah swasta secara administrasi harus terdata di sekolah negeri.
3. PKG guru PNS DPK di sekolah swasta berhak dilakukan oleh Kepala Sekolah Negeri.

Perihal Kurikulum

1. Masalah linieritas yang dijadikan acuan SIMPATIKA sampai saat ini berpedoman pada Surat Edaran BPSDMPK Nomor: 29277/J/LL/2014. (masih tahap penyempurnaan)
2. Contoh kasus misalnya ada seorang guru telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mapel Penjaskes di MI,  kemudian mutasi menjadi guru Penjaskes di MTs, maka mapelnya tidak akan linier. Hal ini dikarenakan yang dijadikan rujukan dalam penentuan linieritas adalah sesuai dengan jenjang mapel sertifikasinya)
3. SKMT/SKBK yang dikeluarkan oleh SIMPATIKA akan digunakan sebagai syarat pencairan tunjangan, oleh karena itu agar masing-masing Kantor Kemenag Kabupaten mengarsipkan berkas tersebut dengan rapih

Lain - lain

• Semua stakeholder yang terkait diharapkan sama-sama mengontrol menu STATISTIK pada beranda SIMPATIKA untuk mengontrol keaktifan guru dan PTK di wilayahnya masing-masing.
• Khusus untuk Guru PNS DPK di sekolah swasta, harap diperhatikan dalam menyusun redaksi SK. Dalam SK tersebut harusnya tertera : “….. diangkat sebagai  CPNS pada MTs Negeri xxx dan Diperbantukan pada MTs Swasta yyy di Lingkungan ……..”
• SIMPATIKA melibatkan banyak pihak, diantaranya Kepala Kantor, Pengawas, Seksi PAIS. Oleh karena itu semua pihak yang terkait hendaknya saling berkoordinasi dengan seksi penmad.

Demikian beberapa bocoran yang bisa kami bagikan tentang Informasi Terbaru Terkait Simpatika Per 25 Mei 2016. Mengingat bahwa informasi ini hanya bersifat bocoran; maka sebaiknya Anda merapat ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota masing-masing untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan lebih akurat.

Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga informasi ini tetap bisa memberikan manfaat.